NGAMPRAH, KBB (JagoanBerita).– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih, sektor pertanian, hingga kesehatan masyarakat.
Upaya tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 300.2.3/574/BPBD/2026 yang diterbitkan BPBD Kabupaten Bandung Barat pada 10 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 1404/PB.02/BPBD tentang peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan karhutla.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, H. Duddy Prabowo, S.Sos., M.M., menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, hingga kepala desa untuk memperkuat koordinasi dan mengambil langkah-langkah mitigasi secara terpadu.
Di tingkat kecamatan, para camat diminta mengoordinasikan kesiapsiagaan bersama unsur TNI, Polri, relawan kebencanaan, dunia usaha, serta masyarakat. Sementara itu, pemerintah desa diarahkan melakukan pemutakhiran data wilayah rawan kekeringan dan titik rawan karhutla, mendata kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak, serta memantau kondisi dan debit sumber air bersih secara berkala.
Selain itu, pemerintah desa juga diminta mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui patroli rutin, sosialisasi larangan membakar lahan, serta melibatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Desa Tangguh Bencana (Destana), relawan penanggulangan bencana, dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).
BPBD juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar segera melapor melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selanjutnya, laporan diteruskan kepada BPBD Kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan asesmen dan penyaluran bantuan.
Laporan kondisi darurat dapat disampaikan melalui Call Center Pusdalops PB-BPBD Kabupaten Bandung Barat di nomor WhatsApp 0877-1661-2121 agar petugas dapat segera melakukan kaji cepat dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan.
Peningkatan kesiapsiagaan ini turut melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas dan fungsinya. Dukungan yang disiapkan meliputi penyediaan pasokan air bersih, edukasi penghematan penggunaan air, antisipasi dampak kesehatan akibat kekeringan, perlindungan sektor pertanian, hingga penguatan penyebaran informasi dan sistem peringatan dini kepada masyarakat.
"Seluruh pihak harus terus meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana agar penanganan kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan tahun ini dapat berjalan cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi," tegas Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo. *** (Diskominfosantik Kabupaten Bandung Barat).
Dua Raperda Strategis Disetujui, KDS Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
KDS Dorong Budaya Korve Rutin untuk Wujudkan Kabupaten Bandung yang Bersih dan Sehat
Ketua Umum AKKOPSI KDS Siapkan CSS XXIV sebagai Forum Penguatan Sanitasi Nasional
490 Akseptor Ikuti Layanan KB Permanen, KDS Apresiasi Kolaborasi Dalduk PPA dan PKK
Bandung Barat Raih Predikat B dalam Evaluasi SAKIP 2026, Tiga OPD Sabet Nilai A
Dukung jurnalisme independen kami dengan memindai kode QRIS di bawah ini melalui aplikasi e-wallet atau m-banking kesayangan Anda.
Terima kasih banyak atas apresiasi & dukungan Anda!