BANDUNG (JagoanBerita).– Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, meminta Pemerintah Kota Bandung menunda rencana pelarangan pedagang cuanki berjualan di kawasan Pusdai. Menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya dikaji kembali mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Ono juga menginstruksikan Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PDI Perjuangan, Andri Gunawan, untuk segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan guna membahas rencana penataan kawasan tersebut.

Menurut Ono, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil, terutama di tengah meningkatnya tekanan ekonomi.

"Secara makro kondisi ekonomi memang masih dinilai baik. Namun inflasi meningkat, nilai tukar dolar terus naik, pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai daerah, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengaku prihatin setelah mengetahui adanya rencana pelarangan pedagang cuanki berjualan di sekitar kawasan Pusdai. Ia menilai langkah tersebut berpotensi mengurangi sumber penghasilan masyarakat kecil.

Karena itu, Ono meminta Pemerintah Kota Bandung menahan terlebih dahulu kebijakan tersebut dan mengutamakan dialog sebelum menerapkan aturan baru.

"Menurut saya, jangan dulu melarang masyarakat berjualan. Tahan dulu kebijakan itu, apalagi mereka tidak mendirikan bangunan permanen," tegasnya.

Ono menilai pedagang cuanki telah menjadi bagian dari identitas kuliner Kota Bandung. Selain menggunakan gerobak yang bersifat tidak permanen, para pedagang juga dinilai masih memungkinkan untuk ditata tanpa harus dilarang berjualan.

Ia berharap proses penataan kawasan dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan para pedagang sehingga tetap menjaga ketertiban tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka.

"Cuanki merupakan salah satu ikon Kota Bandung. Pedagangnya menggunakan gerobak yang mudah dipindahkan dan tidak berjualan sepanjang hari. Yang terpenting adalah membangun komunikasi agar kebijakan yang diambil tidak membuat masyarakat kehilangan penghasilan di tengah kondisi ekonomi saat ini," katanya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Andri Gunawan mengungkapkan pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung. Meski demikian, pembahasan masih bersifat internal dan belum dilakukan secara terbuka.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Satpol PP, namun prosesnya masih bersifat internal. Kami akan terus mengawal aspirasi para pedagang dan mendorong adanya dialog bersama Pemerintah Kota Bandung agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat kecil," ujar Andri. ***